mctvjabar.com

MEDIA INFORMASI TERDEPAN

Jangan Ditutupi;PJI-D Dan BAKI Tuntut Transparansi Pemkab Tasikmalaya Atas Dugaan Carut Marutnya Dinas Pertanian.

Spread the love

Tasikmalaya-Mctv Jabar.Com.Potret kabupaten Tasikmalaya mau dikemanakan dengan adanya dugaan carut-marutnya program Organisasi Perangkat Daerah(OPD)di salah satu dinas yang sekarang menjadi sorotan/pantauan media massa,Lsm dan ormas,dimana dinas tersebut diduga banyak program yang disinyalir tidak jelas/carut-marut,ungkap Ketua DPC PJI-D dan Ketua DPP BAKI,Rabu 13 Oktober 2021-Tasikmalaya-Jawa Barat.

Yan Daya Permana Ketua PJID

Menurut Yan Daya Permana selaku ketua DPC PJI-D (Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi) Mengungkapkan,Dinas yang menjadi sorotan/pantauan atas dugaan carut-marutnya program OPD tersebut yaitu Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan. Yang mana,Pada tahun anggaran 2015 dan 2016 OPD tersebut mempunyai program untuk budidaya ubi jalar sebesar Rp.477.590.000,- yang berlokasi di Padakembang dan Tanjungjaya juga di Desa Cikondang Kecamatan Cineam sebesar Rp. 580.105.000,.Tidak hanya itu saja,ada juga di Bojongasih dan Karangnunggal dengan anggaran Rp.468.700.000, kemudian di Kecamatan Karangjaya dan Cineam sebesar Rp.684.000.000.

Sementara,pemerintah saat itu mengharapkan terjadinya diversifikasi konsumsi,berkembangnya industri pengolahan dan industri pakan ternak.Namun dalam pelaksanaannya diduga jauh dari apa yang diharapkan,mulai bibit yang tidak bersertifikasi,pupuk yang disinyalir palsu serta volume luas yang fiktif.

Semua ini terungkap dari hasil investigasi dan pengakuan dari masyarakat,bahwa bibit yang diterima diduga tidak standar tanam,dan pupuk yang diduga palsu yang kemudian menuai pihak Aparat Penegak Hukum menyelidiki kasus tersebut,namun kasusnya sendiri hanyut entah kemana.Jelas Yan Daya Permana Mengungkapkan.

Lanjut Yan Daya Permana mengatakan, saat team PJI-D melakukan konfirmasi kepada Kabid Perkebunan di Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan melalui sambungan selulernya,Nanang hanya menyatakan bahwa permasalahan itu sudah selesai di lingkungan internal,Katanya.

Lebih lanjut,saat team PJI-D mengkonfirmasi ke Inspektorat kabupaten Tasikmalaya dan diterima oleh Irban I Azis, SH,hanya memberikan jawaban pendek juga, “nanti dikoordinasikan dulu, kami belum terima laporan hal tersebut.Ujar Yan Daya Permana.

Dinas yang diduga tersebut,mendapat sorotan/pantauan juga dari ketua Umum DPP BAKI (Badan Anti Korupsi Indonesia) yaitu Uge Theo Saputra.Ditempat yang sama Uge menuturkan,selain dugaan carut-marutnya program di OPD ada lagi program budidaya pisang yang nilai anggarannya fantastis,yaitu sebesar Rp.5 Miliar,dimana hasil investigasi team bahwa bibit yang disalurkan hanya 53.000 bibit, sebagaimana pesanan CV GP milik H.T asal Karangnunggal dan H.A asal sodonghilir terhadap MS sebagai penyedia bibit dengan harga Rp. 3.100. Program budidaya pisang sendiri diterima oleh 5 ( lima kelompok tani ) yang tersebar di lima desa , yaitu Desa Cikawungading, Desa Nagrog, Desa Ciheras, Desa Ciandum, dan Desa Cihurip  Kecamatan Cipatujah.tuturnya.

Dengan adanya hal tersebut,kuat dugaan program tersebut carut marut juga,kita hitung saja 53.000 bibit kali Rp.3100,- berapa ?tambah ongkos angkut atau biaya umum lainnya itu tidak akan mencapai Rp. 5 Milyar.” tegas Uge Theo Saputra.Rabu,13 Oktober 2021.Kab.Tasikmalaya-Jawa Barat.

UGE Teo saputra Ketu DPP BAKI

Uge menuntut,mana transparansi dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terkait dugaan carut marutnya program di OPD tersebut, sebab menurut pengamatan kami selama ini apa yang menjadi program untuk masyarakat sangat jauh realisasinya bagaikan tanah ke langit,tidak ada yang terasa secara signifikan dirasakan oleh masyarakat umum, hanya kelompok tertentu, dari tahun anggaran 2015 sampai sekarang sudah puluhan milyar, bahkan ratusan milyar seperti budidaya ubi jalar, budidaya ubi kayu, budidaya unggas,ternak baik Kambing maupun Sapi.

“Apakah ada kenaikan produksi yang signifikan yang berasal dari kelompok masyarakat kecil ?yang ada hanya mereka yang punya kekuasaan, baik eksekutif maupun mereka yang berada di ranah legislatif yang seharusnya mampu menjembatani masyarakat kecil agar lebih maju, sejahtera, bukan hanya jadi penonton saja,” Gelintir Uge Theo Saputra.

Hal yang senada diutarakan”Saya pikir untuk membenahi OPD tersebut bukan hanya sanksi administrasi, sebab sudah banyak yang patut diduga hanya jadi bancakan kelompok tertentu dalam hal ini demi tegaknya supremasi hukum, kami meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa OPD tersebut, apalagi menurut sumber sudah ada yang dilaporkan salah satu LSM di Kabupaten Tasikmalaya terkait program budidaya unggas yang berlokasi di salah satu Kecamatan di daerah utara Kabupaten Tasikmalaya, serta disinyalir hanya dinikmati istri muda orang penting di Kabupaten Tasikmalaya.” Pungkas Yan Daya Permana dan Uge Theo Saputra…JNR/AHR