Penguna Jalan HTI, Resah dan kepanasan karna Macetnya Jalan Di Akibat kan Acara Di Gedung Evi Tanjung Jati.

Antara Pro dan Kontra, DPRD Bahas Kebijakan Wako Bukittinggi

Antara Pro dan Kontra, DPRD Bahas Kebijakan Wako Bukittinggi

MCTVJABAR.COM – Pasca dilantik Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) pada Jumat (26/2/2021), Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar dan Marfendi terus mendapat sorotan, mulai dari kalangan masyarakat biasa, elit politik lokal dan bahkan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota setempat.

Oleh : Dafriyon, SH, MH

Berbagai pandangan dari sejumlah elemen tersebut kepada Erman Safar dan Marfendi dalam memimpin Bukittinggi ke depan, merupakan sebagai bentuk cara pandang yang sangat elok demi kemajuan kota kelahiran Proklamator Bung Hatta ini. Siapa pun pemimpin belum tentu semua orang menyukainya.

Berbicara suka dan tidak suka kepada seorang pemimpin semuanya bersifat relatif, tentunya tergantung dari sejauh mana keinginan dan kepentingan pribadi atau pun golongan terpenuhi oleh pemimpin tersebut. Namun demikian, ketika mengkritisi seorang pemimpin lakukan-lah tanpa tendensius.

Jika dilihat dari beberapa hari belakangan ini, kritikan kepada Erman Safar dan Marfendi sering kali datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Nah, sebagai unsur penyelenggara, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah sehingga kedudukan DPRD dan kepala daerah sama-sama sebagai penyelenggara pemerintah daerah, bukan lembaga yang berdiri sendiri sebagaimana DPR dan Presiden yang biasa disebut trias politika atau kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Fungsi DRPD provinsi dan Kabupaten/kota berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yakni meliputi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.

Dalam fungsinya sebagai pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, mengusulkan rancangan peraturan daerah, dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah.

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.

Sementara di fungsinya pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Disamping memiliki fungsi, tugas dan wewenang, dalam Pasal 106 dan Pasal 159 terdapat hak DRPD provinsi dan Kabupaten/kota yang berupa hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

Hak interpelasi dapat dimaksudkan yakni hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah, yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan pada hak angket, artinya hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk hak menyatakan pendapat, yakni hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Dengan demikian itu, jika DPRD sebagai mitra kerja dari pemerintah, ketika mengkritisi kepala daerah dapat dilakukan dengan menjalankan fungsinya tersebut.

Tetapi yang terjadi pada akhir-akhir ini antara DPRD dan wali kota terpilih, dapat disangkakan sesuatu yang terlalu berlebihan atau boleh dikatakan “alay” dan sangat disayangkan sekali, karena polemik antara anggota DPRD dengan wali kota Bukittinggi merupakan cara-cara untuk pembunuhan karakter terhadap kinerja wali kota.

REPORTER ( LINDA SARI)

eDITOR : REDAKSI

Posted in
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Lainnya