Terkait kesimpangsiuran kepengurusan Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Lahat

Eksekusi Pengosongan Rumah Diwarnai Isak Tangis Keluarga

BUKITTINGGI-Sebelum dilakukan eksekusi rumah keluarga Yanhansen, kuasa hukum pihak keluarga dari Bpk Yanhansen dan ibu Elvia Gusti, Aldefri, S.H. masih memberikan keterangan kepada sejumlah saksi yang hadir dengan permohonan dan keterangan bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agubg RI No.476K/Sip /1974 tanggal 14 November 1974 yaitu sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga.

Beberapa alasan dan ketentuan hukum masih tetap diupayakan tetapi pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah ibu Elvia Gusti (Ni El ) tetap dilaksanakan, hal itu disampaikan panitera pengadilan Agama Dra.Syuryati dalam wawancara dengan awak media di kediaman rumah Ni El, di jalan Kampung Koto Kelurahan Bukit Apit Puhun,Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Senin(26/04/21).Eksekusi Pengosongan Rumah Diwarnai Isak Tangis Keluarga

Suasana haru mewarnai isak tangis ibu Elvia Gusti dan keluarga atau panggilan sehari harinya dengan Ni El, pihak keluarga masih tetap memohon untuk tidak mengangkat barang-barang miliknya, namun proses pengangkatan barang-barang tetap dilakukan.Pengosongan rumah tersebut atas permintaan pemenang objek lelang, Septa Andri Perdana berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B dalam perkara perdata nomor 0001/Pdt.Eks/2020/PA.Bkt.

Dalam proses eksekusi pengosongan rumah didampingi oleh aparat kepolisian resor kota Bukittinggi, Pengadilan Agama, pihak kelurahan Bukit Apit Puhun dan pihak RT dan RW setempat.

Kuasa Hukum keluarga Yanhansen AlDefri mejelaskan bahwa pada prinsipnya, kita dari awal menolak sepenuhnya pelaksaanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan catatan yang kita kemukakan, diantaranya;
1. Perkara sudah terdaftar di Pengadilan Agama Bukittinggi;
2. Karena didasarkan kepada Akad Murabahah yang penuh dengan kebohongan dan tipu daya;
3. Didasarkan kepada kekuatan pihak YANHANSEN yang sama sekali selaku pihak ketiga yang tidak pernah dikutsertakan semenjak dari awal untuk pencarian kredit dari PT. PNM ULAMM SYARIAH.
4. Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung;
5. Melarang dilakukannya sita jaminan atas harta pihak ketiga apalagi SITA EKSEKUSI yang dilakukan.

Menyikapi perlawanan pihak keluarga, Septa Andri Perdana sebagai pihak pemenang lelang mengatakan bahwa sebenarnya sudah beberapa kali negosiasi dilakukan antar pihak namun karena tidak ada keputusan yang berarti, maka kita ajukan penyelesaian masalah melalui Pengadilan.

“Terkait dengan adanya Akad Murabahah yang dinilai tidak sah antara pemilik rumah dengan lembaga keuangan syariah, tentu saya tidak tahu. Saya hanya sebagai pembeli atau pemenang lelang sehingga tidak mengetahui proses itu,” ungkap Septa.. (Linda SY)

Posted in
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Lainnya