Terkait kesimpangsiuran kepengurusan Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Lahat

PN Masohi Putuskan Gugatan 9 Warga Tidak Dapat Diterima

www.mctvjabar.com,MALUKU TENGAH – Sesuai dengan pemberitaan sebelumnya, terkait dengan kasus perkara Pasar Terapung Tehoru masih dalam menjalani persidangan, dalam kurun waktu berjalan kurang lebih enam bulan lamanya. Dan berdasarkan hasil dari proses persidangan sebelumnya sampai hari ini, sudah memasuki tahap agenda putusan, oleh karena itu, dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Masohi hari ini, Kamis (22/04/21), gugatan 9 warga Negeri Tehoru Kecamatan Tehoru terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Maluku Tengah sebagai tergugat di nyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard/NO).

Majelis hakim yang dipimpin oleh Agus. H , S.H., M.H dan didampingi beberapa hakim anggota , menilai gugatan warga (penggugat) masih kurang lengkap syarat formilnya.

“Gugatan penggugat tidak dapat diterima. Para penggugat diwajibkan membayar biaya perkara sejumlah lima juta tujuh ratus lebih.” Demikian petikan putusan majelis hakim yang dibacakan Agus. H.

Sementara saat ditanya majelis hakim usai putusan, kuasa hukum penggugat, Suprianto, mengatakan akan membicarakannya terlebih dahulu dengan warga. Sedangkan kuasa hukum tergugat, masih enggan berkomentar.

Berdasarkan pantauan awak media melalui kuasa hukum penggugat, Suprianto Sahupala,S.H, mengatakan, usai putusan tersebut dibacakan hakim majelis, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO, maka kami selaku kuasa hukum akan melakukan upaya hukum/gugatan baru kedepannya terkait dengan putusan tersebut.

” Karena keputusan tidak dapat diterima/NO, majelis hakim belum masuk ke materi perkara. Ini baru ke formalitas dari gugatan tersebut. Intinya penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, jadi kita ada ruang untuk memperbaiki isi gugatan,” kata dia.

Kuasa hukum penggugat selaku LBH perwakilan Maluku Tengah, Suprianto Sahupala, mengatakan, ” Kita diberikan waktu dari pengadilan kapan saja untuk menggugat kembali, artinya terkait dengan putusan tidak dapat diterima/NO, dikarenakan ada beberapa isi materi gugatan yang masih kurang/belum jelas, salah satunya terkait dengan status objek tanahnya belum jelas /kabur dan cara-cara perolehan tanahnya,” kata dia.

Suprianto, menambahkan gugatan tersebut sebagai bentuk mencari keadilan terhadap 9 warga yang menjadi korban penggusuran Pasar Terapung di Negeri Tehoru Kecamatan Tehoru.

“Ini dilema kita hidup di Negara Pancasila. Dimana presiden menekankan kita semua agar bersikap adil, yang menjadi cita-cita kita semua. Namun kalau kita melihat keputusan hari ini antara harapan dan kenyataan berbeda,” kata dia. (HS)

Posted in
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Lainnya